Ujian Nasional, Mampukah Menjadi Penyintas Dunia Pendidikan di Indonesia?

  • 0

Ujian Nasional, Mampukah Menjadi Penyintas Dunia Pendidikan di Indonesia?

Category : Artikel Pendidikan

Ririk Ratnasari

Widyaiswara Bahasa Indonesia

PPPPTK Bahasa

 

Sekelumit Ujian Nasional

Ujian memang menjadi sebuah keniscayaan dalam dunia pendidikan. Ia merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui ketercapaian proses belajar. Di setiap akhir tahun pelajaran di Indonesia akan dilakukan sebuah hajat nasional pendidikan, yaitu Ujian Nasional. Ujian Nasional (UN) merupakan tes standar nasional untuk mencapai kelulusan secara nasional dan merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 63 yang menyatakan bahwa penilaian dilakukan oleh guru, satuan pendidikan sekolah. Regulasi itu kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.

Sebelum UN hadir, sistem penilaian pendidikan di Indonesia telah diwarnai dengan berbagai istilah untuk menyebut evaluasi akhir belajar secara nasional, salah satunya Ujian Negara. Istilah Ujian Negara ini digunakan pada periode sebelum tahun 1969, yang berlaku untuk semua mata pelajaran dan ujian pelaksanaannya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pada  periode 1972-1982 sistem penilaian pendidikan diubah menjadi Ujian Sekolah. Dalam sistem ini setiap sekolah atau rayon menyusun dan menyelenggarakan ujian akhir masing-masing; pemerintah pusat hanya menyusun pedoman  umum untuk mengendalikan mutu pendidikan serta mendapatkan makna yang “setara” sebagai hasil penilaian pendidikan.

Era selanjutnya, pada rentang 1982-2002 ujian akhir sekolah disebut  Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (EBTANAS). Dalam EBTANAS ini, perangkat soal dikembangkan secara “pararel” untuk mata pelajaran tertentu. Soal mata pelajaran EBTANAS disusun oleh pemerintah pusat sedangkan soal mata pelajaran di luar EBTANAS disusun oleh sekolah atau rayon dan kegiatannya dinamai Evaluasi Belajar Tahap Akhir (EBTA). Kelulusan dari jenjang SD, SMP, dan SMA ditentukan dengan mengombinasikan antara nilai semester I dan nilai semester II serta hasil Nilai EBTANAS Murni (NEM).Pada tahun 2002-2004, EBTANAS diganti dengan penilaian hasil belajar secara nasional dan diberi nama Ujian Akhir Nasional (UAN). Perbedaan mendasar antara UAN dan EBTANAS adalah dalam menentukan kelulusan siswa. Kelulusan siswa pada UAN ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada tahun 2005,UAN berubah lagi menjadi UN, yang dikenal hingga sekarang. UN pada masa tersebut berlaku untuk jenjang SMP dan SMA sedangkan untuk SD pemerintah menyelenggarkan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tahun ajaran 2008/2009.

Tahun 2016 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi sempat melontarkan gagasan moratorium UN. Kabar ini cukup menarik, mengingat UN sudah mengakar sebagai bagian evaluasi akhir siswa di setiap jenjang pendidikan; bahkan UN pernah menjadi satu-satunya penentu kelulusan. Ada tiga alasan diusulkannya moratorium tersebut. Pertama, hasil UN tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan dan kurang mendorong kemampuan siswa secara utuh. Kedua, cakupan UN juga terlalu luas sehingga sulit diselenggarakan secara kredibel dan bebas kecurangan. Ketiga, UN cenderung membawa proses belajar pada orientasi yang salah karena sifat UN hanya menguji ranah kognitif, mata pelajaran tertentu. Sebagai proses evaluasi yang bersifat massal, sampai saat ini bentuk soal UN adalah pilihan ganda. UN telah menjauhkan diri dari pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, analitis, dan praktik-praktik penulisan esai sebagai latihan mengeskpresikan pikiran dan gagasan anak didik.

Selama ini, UN sebagai subsistem penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi salah satu tolok ukur pencapaian SNP dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, seluruh siswa wajib mengikuti UN untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan siswa secara nasional. Selain itu, hasil UN digunakan sebagai pemetaan mutu program pendidikan dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, bagi daerah hasil  UN dapat dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidikan maupun wilayah. Pemetaan ini dapat digunakan untuk menyusun program pembinaan untuk satuan pendidikan dan wilayah.

Meski UN disebut sebagai salah satu sistem penilaian dan pengukuran hasil belajar siswa, terdapat beberapa negara yang tidak menggunakan ujian secara nasional. seperti Finlandia, Amerika, Jerman, Kanada, dan Australia. Penilaian akhir pendidikan di Finlandia diserahkan kepada guru masing-masing. Pemerintah hanya memfasilitasi guru dengan pelatihan khusus evaluasi. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh guru juga tidak digunakan sistem pemeringkatan (ranking) seperti yang selama ini terjadi di Indonesia. Amerika adalah negara lain yang juga tidak melaksanakan ujian secara nasional. Ujian dilaksanakan oleh negara bagian atau sekolah masing-masing. Ujian secara nasional juga tidak dilaksanakan di Jerman. Untuk menilai hasil belajar siswa, evaluasi dilaksanakan secara terus-menerus, komprehensif, dan objektif baik sikap maupun perilaku oleh guru. Berbeda dengan Jerman, Kanada tidak menggelar UN dan untuk melaksanakan penilaian terdapat sebuah lembaga penjamin mutu pendidikan. Kelulusan ditentukan oleh nilai rapor. Negara maju lain yang tidak menggunakan ujian nasional adalah Australia. Di Negara ini, ujian tidak dilakukan secara nasional tetapi dilakukan ujian nagara. Ujian tidak bertujuan menentukan kelulusan siswa, tetapi  menentukan pilihan perguruan tinggi untuk melanjutkan studinya.

Pakar pendidikan dari Amerika Linda Hammond (1994) menjelaskan bahwa nasionalisasi ujian sekolah membuat guru tidak kreatif karena sekolah tidak bisa menciptakan sendiri strategi belajar sesuai dengan perbedaan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan kemajuan teknologi. Sistem pendidikan bergaya atas-bawah (top down) tidak dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Jadi, kualitas mereka benar-benar diuji ketika mereka hendak memasuki perguruan tinggi. Tidak ada nilai yang ‘dikatrol’ oleh sekolah atau guru mereka. Negara-negara yang tidak menyelenggarakan UN menggunakan sistem ujian masuk bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke universitas, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika. Ujian di negara ini hanya diadakan di tingkat negara bagian. Meskipun demikian, sekolah tidak diwajibkan untuk mengikuti di ujian ini. Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi, sekolah diberikan kebebasan penuh untuk menentukan materi ujian di tempat mereka masing-masing.

Selain Indonesia, Inggris mengenal sistem ujian nasional. Hasil ujian itu  tidak menyatakan kelulusan siswanya. Semuanya lulus, yang membedakan adalah tinggi rendahnya nilai yang diperoleh setiap siswa. Nilai inilah yang digunakan untuk masuk ke universitas-universitas di Inggris. Tiap universitas tentunya sudah memiliki standar sehingga siswa yang ingin masuk ke Universitas Cambridge, misalnya, harus belajar secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai bagus menurut standar kampus itu. Hal inilah yang membedakannya dengan UN di Indonesia. Meskipun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 UN bahwa nilai UN tidak lagi menentukan kelulusan, ia tidak digunakan untuk nilai masuk perguruan tinggi. Untuk memasuki perguruan tinggi yang diinginkan, siswa harus mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi.

 

Ujian Nasional 2017

Berita yang dirilis dalam kompas.com pada 19 Desember 2016 menyebutkan bahwa usulan moratorium UN yang pernah diusulkan oleh menteri tidak disetujui oleh presiden melalui rapat di dewan perwakilan rakyat (DPR). Presiden memutuskan UN  tetap dilaksanakan karena melihat hasil-hasil survei yang dilakukan PISA menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia setiap tahun meningkat tajam. Untuk itu, pada 22 Desember 2016 telah diselenggarakan Rakor Ujian Nasional 2017, seperti rilis dalam laman www.kemdikbud.go.id. Dalam kesempatan itu,  menteri menyampaikan bahwa UN tetap dilaksanakan dan ditingkatkan mutunya dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) untuk beberapa mata pelajaran. Soal USBN akan dibuat oleh MGMP dan KKG sebagai organisasi profesi untuk menyiapkan para guru di MGMP dan KKG dalam penyusunan soal. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah melaksanakan pelatihan dan penulisan kisi-kisi ujian.

Mata pelajaran yang diujikan dalam UN tahun 2017 pada jenjang SMP adalah Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk SMA ditambah satu mata pelajaran sesuai dengan jurusan atau peminatan siswa, sedangkan untuk SMK ditambah uji teori kejuruan sesuai dengan bidangnya. Sementara itu, untuk USBN mata pelajaran yang diujikan adalah Pendidikan Agama dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk SMP ditambah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, sedangkan untuk SMA terdapat juga mata pelajaran Sejarah dan tiga mata pelajaran sesuai program studi yang diambil siswa seperti Fisika, Kimia, Biologi untuk jurusan IPA; Ekonomi, Geografi, dan Sosiologi untuk jurusan atau peminatan IPS; dan Bahasa dan Sastra Indonesia, Antropologi, Bahasa Asing untuk jurusan atau peminatan Bahasa. Untuk siswa SMK terdapat uji keterampilan komputer. Dalam UN tahun 2017 siswa memilih satu mata pelajaran, tetapi semua mata pelajaran khas jurusan diujikan dalam USBN. Menurut menteri pendidikan, kalau anak memilih; materi akan lebih dalam, sehingga hasilnya menjadi luas dan mendalam. Kalau hanya tiga mata pelajaran, nanti siswa hanya luas saja, tidak menguasai secara dalam.

USBN dapat dilihat sebagai upaya perbaikan mutu evaluasi. Berbeda dengan UN yang menggunakan jenis soal pilihan ganda dan disiapkan oleh pemerintah pusat; soal USBN  tidak hanya berbentuk pilihan ganda, tetapi juga berbentuk esai. Soal USBN akan disusun oleh pemerintah provinsi untuk jenjang SMA/SMK dan pemerintah kota/kabupaten untuk jenjang SMP. Meskipun demikian, pemerintah pusat akan menyisipkan beberapa pertanyaan jangkar baik pilihan ganda maupun esai yang berfungsi sebagai indikator standar nasional. Sesuai jadwal, UN diselenggarakan pada 3-6 April 2017 untik jenjang SMK dan 10-13 April untuk jenjang SMA/MA. Pelaksanaan UN untuk SMP/Mts dijadwalkan dua gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 2, 3, 4, dan 15 Mei 2017; dan  gelombang kedua pada tanggal 8, 9, 10, dan 16 Mei 2017.

Sementara itu, untuk meminimalkan kecurangan dan hal-hal negatif lain, UN akan diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Untuk keperluan tersebut, Kabalitbag menyampaikan perlunya kerja sama khususnya resource sharing dalam penggunaan komputer. Saat ini telah terdata sebanyak 12.053 sekolah/madrasah dengan kapasitas total 2.188.947 siswa siap menjadi tempat pelaksanaan UNBK. Dengan jadwal UN SMK, SMA/MA, dan SMP/MTs yang berjalan tidak bersamaan, komputer dapat digunakan secara bergantian. Sekolah/Madrasah dengan jumlah komputer lebih dari 20 buah dan memiliki server dapat ditetapkan menjadi tempat pelaksanaan UNBK.

Ujian nasional, selalu menjadi bahan perbincangan menarik di jagat pendidikan negeri ini. Pro-kontra, menentang-mendukung pelaksanaan UN telah hadir sejak satu dekade lalu. Penghapusan UN bisa jadi akan merupakan sebuah jalan keluar yang baik, tetapi bisa juga menjadi bumerang bila dilakukan secara tergesa-gesa. Penghapusan UN tidak berarti menghilangkan penilaian dalam pendidikan karena penilaian adalah bagian penting dalam pembelajaran.Untuk menyelenggarakan penilaian yang tepat tanpa UN, perlu disiapkan guru dengan pelatihan penilaian secara komprehensif. Dengan demikian, penilaian pembelajaran  yang dilakukan oleh guru benar-benar dapat objektif dan mengukur hasil belajar siswa dengan baik serta tidak ada lagi penilaian yang dikatrol oleh guru. Terkait dengan pelatihan tersebut, PPPPTK memainkan peranan penting. Pilihan lain yang dapat diambil adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kanada dengan menjalankan fungsi penjaminan pendidikan dengan baik sehingga kemajuan dan keberhasilan belajar siswa dapat tetap dikontrol. Perjalanan moratorium UN tampaknya masih harus melewati perjalanan panjang nan terjal yang akan bermuara pada sebuah pertanyaan: Mampukah UN mampu menjadi penyintas (survivor) dalam jagat pendidikan di Indonesia? [ ]


Leave a Reply