Reformasi Birokrasi Internal

  • 0

Reformasi Birokrasi Internal

Category : Artikel Umum , Internal

Tim Itjen Kemendikbud bersama Tim RBI PPPPTK Bahasa melakukan verifikasi dokumen pendukung WBK tgl 21 Mei 2018

     Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus berupaya melakukan peningkatan kualitas layanan publik sesuai dengan konsep reformasi birokrasi internal. Hal ini juga berlaku di seluruh Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kemendikbud.
     PPPPTK Bahasa sebagai salah satu bagian UPT di lingkunan Kemendikbud pun ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitasnya, PPPPTK bahasa menjalani survey internal dari Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
      Layanan publik di lingkungan PPPPTK Bahasa yang disurvei di antaranya adalah Unit Layanan Terpadu (ULT), SDM Aparatur serta, Budaya kerja serta hal-hal terkait lainnya dalam upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sumber Gambar https://www.kemdikbud.go.id

       PPPPTK Bahasa sebagai salah satu bagian UPT di lingkunan Kemendikbud pun ikut serta berpartisipasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitasnya, PPPPTK bahasa menjalani survey internal dari Inspektorat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Layanan publik di lingkungan PPPPTK Bahasa yang disurvei di antaranya adalah Unit Layanan Terpadu (ULT), SDM Aparatur serta, Budaya kerja serta hal-hal terkait lainnya dalam upaya menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selain itu, PPPPTK Bahasa Juga membuat sebuah laman Whistle Blowing System (WBS) dalam mersepon dan memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi.

Tampilan Laman Whistle Blowing System PPPPTK Bahasa

Delapan area perubahan yang dicanangkan sebagai target dari reformasi birokrasi di lingkungan Kemendikbud. Diantaranya yaitu Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik diharapkan dapat memberi harapan baru bagi peninkatan Kualitas dan Mutu kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sumber Gambar https://www.kemdikbud.go.id

Leave a Reply