FILM INDONESIA: TONTONAN DAN (SEHARUSNYA) TUNTUNAN BERBAHASA INDONESIA

  • 0

FILM INDONESIA: TONTONAN DAN (SEHARUSNYA) TUNTUNAN BERBAHASA INDONESIA

Category : Artikel Kebahasaan

Monografi ini tidak mempromosikan film Indonesia, tetapi menyoroti isu tentang judul film dalam kerangka lanskap bahasa Indonesia. Setakat ini, Badan Bahasa sebagai institusi yang memiliki otoritas  mengendalikan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik terus berupaya mengajak masyarakat pelaku industri kreatif dan hiburan untuk lebih mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan, dan memproritaskan pemakaian bahasa Indonesia daripada bahasa asing (Inggris) dalam menyematkan judul pada film Indonesia. Badan Bahasa pun pernah mengkritik pemangku kepentingan film Indonesia yang cenderung lebih memakai bahasa asing dalam judul-judul filmnya daripada bahasa Indonesia. Tidak sebatas itu, kritik itu ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi dan diskusi penggunaan bahasa Indonesia pada judul dan isi film bersama insan perfilman yaitu Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, Lembaga Sensor Film, dan Pusat Pengembangan Perfilman pada paruh 2017. Sudah hampir setahun sejak sosialisasi dan diskusi itu dihelat, dalam realitasnya, masih juga dijumpai film-film Indonesia dengan judul berbahasa asing – untuk tidak mengatakan bahwa sineas kita masih juga keras kepala memakai bahasa asing alih-alih bahasa Indonesia ketika menyematkan judul dalam filmnya.Tentu, instrumen yang dijadikan basis yuridis adalah Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, instrumen itu tampaknya juga tidak begitu berdampak secara optimal apalagi sampai mampu mengubah pola pikir pelaku industri hiburan untuk menjuduli film-filmnya dengan bahasa Indonesia. Artinya, ternyata masih ada film-film  Indonesia  yang diedar tayang dengan judul bahasa asing.Kita dapat mengambil lima contoh film Indonesia yang ditayangkan pada April dan Mei 2018, yakni  The Secret – Suster Ngesot Urban Legend, 212 The Power of Love, Love Reborn, The Gift, dan The Perfect Husband.

Dinyatakan, sutradara menginggris ketika menjuduli filmnya demi alasan komersial, pencarian format yang tepat untuk film Indonesia,  dan globalisasi serta prestise sebagai sebuah tontonan dan hiburan. Namun, yang perlu dipikirkan secara serius adalah bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai tontonan; tetapi juga sebagai tuntunan, yakni tuntunan berbahasa Indonesia bagi penontonnya. Bagaimanapun, film merupakan salah satu ruang publik kita yang pemakaian bahasa dalam judulnya perlu dikendalikan. Begitu liarnya pemakaian bahasa asing dalam judul-judul film nasional kita juga dipicu oleh belum adanya sanksi dalam Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2009  yang hendak dijatuhkan kepada insan perfilmannasional kita. Terhadap penjudulan film Indonesia yang lebih mengetengahkan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu, mekanisme penyematan judul yang sekiranya dapat dijadikan tawaran solutif adalah (a)  menjuduli film Indonesia secara bilingual dengan bahasa asing mengataskan bahasa Indonesia; dan (b) menuliskan kata atau kekata Indonesia dengan ukuran yang  lebih besar daripada  kata asingnya dan judul asing itu ditata dan letakkan dalam tanda kurung.

Akhirnya, kita boleh bangga menggunakan bahasa Inggris, tetapi kita harus lebih bangga  memakai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita, nilai kekayaan budaya, dan sumber daya Indonesia. Konkretisasinya, film-film Indoneisa  itu seyogianya tetap harus dijuduli secara Indonesia untuk menunjukkan dan merepresentasikan dimensi keindonesiaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hanyalah payung legal pemakaian bahasa Indonesia, yang salah satu pasalnya berkenaan dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Namun,  perlu ada instrumen bawahan sebagai regulasi yang lebih lengkap, operasional, dan spesifik agar ia dapat dijadikan basis yuridis untuk mengendalikan pemakaian bahasa kita di ruang publik. Lengkap yang dimaksud adalah bahwa kewajiban pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik tetap harus disertai dengan sanksi atas pelanggaran kewajiban itu.  Operasional yang dimaksud adalah sanksi apa saja yang akan dijatuhkan jika kewajiban pemakaian bahasa Indonesia itu dilanggar. Spesifik yang dimaksud adalah jenis dan nama ruang publik mana saja yang dijadikan sasaran lanskap pemakaian bahasa Indonesia.  Boleh jadi,  sutradara film tidak melihat bahwa Undang-Undang itu memang tidak mencantumkan film sebagai salah satu ruang publik. (Gunawan Widiyanto)

 


Leave a Reply