Author Archives: Jurusan Bahasa Inggris

  • 0

TSUNAMI DAN MADRASAH TSANAWIYAH

Category : Artikel Kebahasaan

Sekilas, antara tsunami dan madrasah tsanawiyah dalam judul tulisan ini tidak berkaitan, bahkan tidak nyambung sama sekali. Namun, ada kesamaan fonologis antara keduanya. Mari kita cermati. Sejak terjadi gempa dahsyat di Indonesia, setiap terjadi gempa sering dikaitkan  dengan potensi terjadinya tsunami atau tidak; hingga berita tentang tsunami menghiasi halaman surat kabar, termasuk penggalan berita dari sebuah surat kabar daring tentang gempa susulan yang terjadi pada Minggu, 29 Juli 2018. Berikut petikan berita itu: “Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa susulan terus berlangsung setelah gempa berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang Lombok, Minggu (29/7/2018) pagi. Tercatat ada 43 kali gempa susulan setelahnya. Gempa susulan berlangsung dengan intensitas gempa yang lebih kecil. Hingga pukul 08.09 WIB telah terjadi 43 gempa susulan dengan gempa susulan paling kuat adalah 5,7 SR. Pusat gempat diketahui berada di darat pada jarak 47 km arah timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dengan kedalaman 24 km. Gempa terjadi akibat akivitas Sesar Naik Flores. Gempa tidak berpotensi tsunami.”

Masalahnya bukan tsunami akibat kuatnya gempa itu, melainkan kata tsunami yang frekuensi pemakaiannya begitu tinggi jika tersiar kabar tentang gempa kuat. Dalam ragam tulis, kata asli bahasa Jepang bermakna gelombang laut yang besar akibat adanya gempa kuat di dasar laut ini seakan-seakan dibiarkan meluncur apa adanya. Yang menarik, dalam ragam lisan, sejujurnya kita sebagai penutur bahasa Indonesia secara fonologis mengawali pengucapan kata itu dengan konsonan laminopalatal /s/, bukan dengan konsonan apikoalveolar /t/. Konkretnya kita melafalkan /sunami/, bukan /tsunami/.  Padahal, dalam bahasa kita tidak dikenal gugus konsonan /ts/.  Kaidah  ejaan yang berlaku bagi unsur serapan pun setakat ini – kendati berlaku bagi unsur serapan dari bahasa Arab – mensyaratkan penyesuaian dari /ts/ menjadi /s/. Kaidah ini setidaknya dapat dijadikan rujukan untuk menyesuaikan kata tsunami ke dalam sistem bahasa kita.

Dalam lanskap linguistik, gejala serupa dapat dilihat dalam penamaan salah satu jenjang sekolah di Kementerian Agama, yang dipajang dalam papan nama sebagai penanda sekolah itu di ruang publik, yakni Madrasah Tsanawiyah, yang umum disingkat menjadi MTs.  Mengapa tidak ditulis Madrasah Sanawiyah (MS) jika memang sudah terdapat kaidah penyerapannya dalam bahasa kita? (Gunawan Widiyanto)


  • 0

FILM INDONESIA: TONTONAN DAN (SEHARUSNYA) TUNTUNAN BERBAHASA INDONESIA

Category : Artikel Kebahasaan

Monografi ini tidak mempromosikan film Indonesia, tetapi menyoroti isu tentang judul film dalam kerangka lanskap bahasa Indonesia. Setakat ini, Badan Bahasa sebagai institusi yang memiliki otoritas  mengendalikan pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik terus berupaya mengajak masyarakat pelaku industri kreatif dan hiburan untuk lebih mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan, dan memproritaskan pemakaian bahasa Indonesia daripada bahasa asing (Inggris) dalam menyematkan judul pada film Indonesia. Badan Bahasa pun pernah mengkritik pemangku kepentingan film Indonesia yang cenderung lebih memakai bahasa asing dalam judul-judul filmnya daripada bahasa Indonesia. Tidak sebatas itu, kritik itu ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi dan diskusi penggunaan bahasa Indonesia pada judul dan isi film bersama insan perfilman yaitu Asosiasi Perusahaan Film Indonesia, Lembaga Sensor Film, dan Pusat Pengembangan Perfilman pada paruh 2017. Sudah hampir setahun sejak sosialisasi dan diskusi itu dihelat, dalam realitasnya, masih juga dijumpai film-film Indonesia dengan judul berbahasa asing – untuk tidak mengatakan bahwa sineas kita masih juga keras kepala memakai bahasa asing alih-alih bahasa Indonesia ketika menyematkan judul dalam filmnya.Tentu, instrumen yang dijadikan basis yuridis adalah Undang-Undang  Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Namun, instrumen itu tampaknya juga tidak begitu berdampak secara optimal apalagi sampai mampu mengubah pola pikir pelaku industri hiburan untuk menjuduli film-filmnya dengan bahasa Indonesia. Artinya, ternyata masih ada film-film  Indonesia  yang diedar tayang dengan judul bahasa asing.Kita dapat mengambil lima contoh film Indonesia yang ditayangkan pada April dan Mei 2018, yakni  The Secret – Suster Ngesot Urban Legend, 212 The Power of Love, Love Reborn, The Gift, dan The Perfect Husband.

Dinyatakan, sutradara menginggris ketika menjuduli filmnya demi alasan komersial, pencarian format yang tepat untuk film Indonesia,  dan globalisasi serta prestise sebagai sebuah tontonan dan hiburan. Namun, yang perlu dipikirkan secara serius adalah bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai tontonan; tetapi juga sebagai tuntunan, yakni tuntunan berbahasa Indonesia bagi penontonnya. Bagaimanapun, film merupakan salah satu ruang publik kita yang pemakaian bahasa dalam judulnya perlu dikendalikan. Begitu liarnya pemakaian bahasa asing dalam judul-judul film nasional kita juga dipicu oleh belum adanya sanksi dalam Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2009  yang hendak dijatuhkan kepada insan perfilmannasional kita. Terhadap penjudulan film Indonesia yang lebih mengetengahkan bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu, mekanisme penyematan judul yang sekiranya dapat dijadikan tawaran solutif adalah (a)  menjuduli film Indonesia secara bilingual dengan bahasa asing mengataskan bahasa Indonesia; dan (b) menuliskan kata atau kekata Indonesia dengan ukuran yang  lebih besar daripada  kata asingnya dan judul asing itu ditata dan letakkan dalam tanda kurung.

Akhirnya, kita boleh bangga menggunakan bahasa Inggris, tetapi kita harus lebih bangga  memakai bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa kita, nilai kekayaan budaya, dan sumber daya Indonesia. Konkretisasinya, film-film Indoneisa  itu seyogianya tetap harus dijuduli secara Indonesia untuk menunjukkan dan merepresentasikan dimensi keindonesiaannya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hanyalah payung legal pemakaian bahasa Indonesia, yang salah satu pasalnya berkenaan dengan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik. Namun,  perlu ada instrumen bawahan sebagai regulasi yang lebih lengkap, operasional, dan spesifik agar ia dapat dijadikan basis yuridis untuk mengendalikan pemakaian bahasa kita di ruang publik. Lengkap yang dimaksud adalah bahwa kewajiban pemakaian bahasa Indonesia di ruang publik tetap harus disertai dengan sanksi atas pelanggaran kewajiban itu.  Operasional yang dimaksud adalah sanksi apa saja yang akan dijatuhkan jika kewajiban pemakaian bahasa Indonesia itu dilanggar. Spesifik yang dimaksud adalah jenis dan nama ruang publik mana saja yang dijadikan sasaran lanskap pemakaian bahasa Indonesia.  Boleh jadi,  sutradara film tidak melihat bahwa Undang-Undang itu memang tidak mencantumkan film sebagai salah satu ruang publik. (Gunawan Widiyanto)

 


  • 0

LEKSIKOGRAFI ZAMAN NOW SELAYANG PANDANG

Category : Artikel Kebahasaan

Leksikografi, sesuai batasan KBBI daring edisi V adalah (a) cabang ilmu bahasa mengenai teknik penyusunan kamus dan (b) perihal penyusunan kamus. Singkatnya, leksikografi mengecimpungi perkamusan. KBBI cetak edisi IV (2008: 614-615) memberi batasan kamus sebagai (a) buku acuan yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya; dan (b) buku yang memuat kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Berbincang mengenai leksikografi tentu tidak dapat berlepas diri dari dinamika perkembangan teknologi. Betapa tidak, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, perkamusan pun menyesuaikan perkembangan teknologi itu hingga mengejawantah dalam format digital, yakni kamus elektronik atau kamus digital. Kamus pun tidak sekadar berbasis kertas (manual), tetapi juga berbasis elektronik (e-dictionary). Oleh karena itu,  batasan kamus sesuai KBBI daring dan cetak pun tentu seyogianya menyesuaikan.

Sebagian pekamus digital tentu beranggapan bahwa kamus digital lebih baik daripada kamus manual. Tidak dapat dimungkiri, secara fisik, kamus digital memang lebih bergerak (mobile) dan praktis daripada kamus kertas, karena dari dimensi multimedia kamus digital menyajikan pelafalan secara auditoris dan terhubung dengan konten laman. Kamus digital boleh dikatakan sudah banyak digunakan oleh mayoritas anggota masyarakat perkotaan dalam berbagai platform, yakni komputer meja (desk-top), tablet, dan telepon pintar. Selain kelebihan yang dimiliki kamus digital, ia memiliki kelemahan. Dari sisi pengguna misalnya, dalam konteks keindonesaan utamanya di wilayah terluar (outermost), terpencil (remote),  dan tertinggal (disadvantaged); tidak setiap pengguna memiliki kemudahan akses dan jaringan internet, mengingat keterbatasan penetrasi untuk menjangkau wilayah itu. Dalam kerangka ini, kamus manual-cetak (paper-based) sejatinya dapat menggantikan kamus digital. Satu hal penting lagi yang perlu dinyatakan adalah bahwa baik kamus digital maupun kamus cetak sifatnya saling melengkapi. Bagi pemanfaat yang beruntung karena kemudahan memiliki kamus cetak dan kamus digital, ia dapat membandingkan antara keduanya. KBBI daring edisi V dan KBBI cetak dapat dijadikan contoh betapa KBBI cetak menyajikan konfigurasi deskripsi kata yang lebih lengkap daripada KBBI daring. Baik KBBI versi daring maupun luring pun belum menyertakan traskripsi fonetis secara auditoris. (Gunawan Widiyanto)


  • 0

ADA KEMDIKBUD DI MALAYSIA

Category : Artikel Umum

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyadari, guru merupakan garda depan sebagai penyedia layanan pendidikan. Guru laksana oase bagi siswa yang memerlukan ilmu. Oleh karena itu, guru senantiasa harus selalu ditingkatkan kualitas dan kompetensinya agar kualitas pembelajaran yang disajikan juga semakin berkualitas mengingat bahwa hal itu berdampak masif terhadap siswa. Peningkatan kompetensi guru tersebut dapat dilakukan melalui lokakarya (workshop), bimbingan teknis, dan diklat peningkatan kompetensi guru (PKG). Guru yang ditingkatkan kompetensinya pun bukan hanya guru yang mengajar di sekolah di dalam negeri melainkan juga guru yang mengajar di sekolah Indonesia di luar negeri (SILN), tidak terkecuali sekolah Indonesia di Malaysia. Tentu, hal ini berbasis secara yuridis pada Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa negara berkewajiban melaksanakan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sembilan tahun untuk setiap warga negara baik yang tinggal di dalam wilayah NKRI maupun di luar negeri. Ada tiga jenis kegiatan yang dihelat untuk meningkatkan kompetensi guru. Pertama adalah Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru (PKG) Sekolah Indonesia Luar Negeri (SILN) se-Malaysia. Pelatihan ini menyegarkan guru terhadap perkembangan ilmu dan metode baru pengajaran juga informasi kebijakan pendidikan nasional. Pelatihan PKG merupakan yang kali ketiga sejak 2015.

Kegiatan kedua adalah lokakarya peningkatan kompetensi guru, yang dilandasi oleh keyakinan bahwa guru-guru SILN pun perlu penyegaran pengetahuan kekinian dan keterampilan baru menuju pembelajaran yang lebih berorientasi kepada siswa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan pengajaran guru di dalam kelas yang berafiliasi pada inovasi dan daya kreativitas yang tinggi dan membekali mereka dengan kompetensi pedagogis, profesional, sosial, dan kepribadian, meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan, memperbaharui dan memperkaya wawasan guru dengan pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran, meningkatkan keterampilan guru dalam mendesain kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan melalui berbagai metode, media, serta pendekatan pembelajaran. Materinya meliputi pembelajaran kreatif, pembelajaran jenjang ganda (multigrade), pendidikan karakter, penggunaan TI dalam pembelajaran, dan informasi kebijakan tentang profesi guru.

Program ini juga merupakan upaya pemutakhiran keilmuan guru-guru kita yang mengajar anak-anak Indonesia di Malaysia. Perlu disampaikan, SILN merupakan sekolah yang didirikan oleh Kedutaan Besar RI di suatu negara, dengan standar internasional dan mengikuti sistem kurikulum serta menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas pembelajaran.

Kegiatan ketiga adalah bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pembelajaran, meningkatkan kinerja serta motivasi guru dalam rangka pembinaan karier, meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan profesi secara berkelanjutan, meningkatkan dan memberikan pemahaman tentang pengelolaan kelas mata pelajaran ganda, dan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan data pokok pendidikan (dapodik) dan verifikasi dan validasi (verval) dapodik. Dengan adanya bimtek ini diharapkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa dapat ditingkatkan melalui guru yang mempunyai kemampuan mengajar dan mendidik.

Selain sebagai wadah untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan penyegaran kepada para guru agar dapat meningkatkan layanan pendidikan lebih optimal, ketiga jenis kegiatan di atas paling tidak dapat dijadikan wahana untuk mempertemukan seluruh guru SILN di Malaysia untuk saling bertukar informasi dan pengalaman sehingga pengetahuan peningkatan kompetensi guru dapat disepakati untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di wilayahnya masing-masing.

Sebagai penutup, perlu disampaikan bahwa setiap tahun peningkatan kualitas guru terus dilakukan dengan sistem evaluasi yang diadakan Atdikbud dan Kemdikbud. Bagaimanapun, anak-anak Indonesia lulusan SILN di Malaysia saat ini telah menunjukkan prestasi dengan banyaknya mereka yang diterima di perguruan tinggi terbaik di Indonesia dan di luar negeri.

Gunawan Widiyanto