Dasar Hukum

1. UUD 1945 Pasal 31;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)          2005-2025;
6. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. PP Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/66/M.PAN/6/2005 tanggal 9 Juni 2005 tentang Perhitungan Angka Kredit Pejabat Fungsional Widyaiswara;
9. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Permendikbud Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, tanggal 27 Januari 2010;
13. Peraturan Kepala LAN No. 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya;
14. Renstra Badan PSDMPK dan PMP tahun 2010 – 2014;
15. Renstra PPPPTK Bahasa Tahun 2010 – 2014.